Berita

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia/Net

Politik

Janjikan Berbagai Macam untuk Warga Rempang, Bahlil: Dana Full dari BP Batam

SENIN, 02 OKTOBER 2023 | 17:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuturkan untuk relokasi warga Pulau Rempang yang terdampak pembangunan Eco-City seluruhnya akan didanai oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam.

“Kalau dananya kan nggak ada masalah. Kan ini kan dari BP Batam, full dari BP Batam,” kata Bahlil di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Bahlil mengatakan infrastruktur pergeseran ke kampung yang dibangun, dibiayai oleh PUPR karena membangun sanitasi, kemudian sekolah, kemudian puskesmas, infrastruktur jalan desanya.


“Kemudian kita bangun pelabuhan, ada TPI (Tempat Pelelangan Ikan)-nya. Jadi kita mau bikin ini percontohan,” imbuhnya.

Pihaknya mengatakan pada pembangunan infrastruktur di Pulau Rempang akan dibangun sebagus mungkin untuk warga sekitar. Termasuk memberikan sertifikat hak milik tanah untuk warga Rempang.

“Jadi kita buat bagus bangun masjidnya, kita bangun pesantrennya kalau ada, kita kasih sertifikat yang selama ini saudara-saudara kita ini, jujur yang tinggal di sana, semuanya nggak ada sertifikat,” jelasnya.

“Ini kita mau kasih sertifikat lho, sekarang ini orang tinggal, betul itu punya saudara-saudara kita karena sudah turun temurun sebagian, tapi sebagian ada yang baru datang,” imbuhnya.

Menurutnya, sejak lama memang warga di pedalaman tidak memiliki sertifikat, dan kini pemerintah akan memberikan sertifikat tanah untuk warga yang tidak memiliki sertifikat.

“Tapikan negara kita ini kan negara hukum positif. Di kampung saya juga tanah saya, tanah nenek moyang kita nggak ada sertifikat, itu kan nggak bisa kita apa-apain. Sekarang kita harus urus dan yang kita pindahin ini adalah langsung mendapat sertifikat,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya